Legislator Bogor Cemas Pembatasan K-2013

Bogor | Lensabogor.com

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Wasto mengaku prihatin atas tindakan Mendikbud Anies Baswedan terhadap penerapan terbatas Kurikulum 2013 (K-2013). Menurutnya tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian masa depan peserta didik.

“Saya prihatin karena keputusan untuk menerapkan secara terbatas K-2013 menimbulkan ketidakpastian di kalangan peserta didik. Ini bisa mengorbankan masa depan mereka,” kata Wasto kepada Lensabogor.com di DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (9/12).

Sebagai pemangku kebijakan di daerah, pihaknya mengaku pasrah karena keputusan itu dibuat di tingkat pusat. Meskipun begitu, dirinya berharap pemerintah tidak sewenang-wenang membuat aturan yang justru bisa berdampak luas bagi peserta didik.

“Keputusan itu kan dibuat di tingkat pusat, sementara kita di daerah kan hanya menjalankan saja. Tapi sebaiknya tidak membuat aturan yang justru meresahkan masyarakat di kalangan sekolah,” kata Wasto.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penerapan terbatas K-2013  ditujukan agar dilakukan perbaikan lebih dulu, sehingga pelaksanaannya di masa mendatang bisa lebih baik, dan karena itu masa transisinya perlu diperpanjang.

"Tidak dicabut dan dihentikan. Siapa bilang dicabut," kata Jusuf Kalla kepada pers usai membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, kemarin pagi.

Menurut Jusuf Kalla, pemerintah hanya memperbaiki sejumlah kekurangan yang masih ada di Kurikulum 2013. Akibat masih ada kekurangan di Kurikulum 2013, kata Wapres, maka masa transisi ditambah agar pelaksanaan dan kesiapan seluruh perangkat bisa berjalan sesuai harapan.

"Jadi yang benar adalah Kurikulum 2013 tetap digunakan dan dan ada kesempatan setahun lagi untuk ditingkatkan mutu gurunya. Jadi tidak dicabut, tapi hanya masa transisi diperpajang," kata Jusuf Kalla.n Herry Keating