Ada Apa Satpol PP?

Oleh: Herry Setiawan

Kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor sejak digawangi Tb Luthfisyam memang menonjol. Meskipun pelan tapi pasti, sejumlah pelanggaran peraturan daerah ketertiban umum terhadap bangunan yang terkait dengan perizinan, ditindak tegas. Aksi Kepala Satpol PP dan anak buahnya tak mengenal target dengan nilai investasi kecil atau sedang. Kelas kakap pun disikat!

Investor pun dibuat panas dingin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya. Tak hanya sekali investor datang ke kantor Satpol PP, untuk menjelaskan duduk perkara yang terungkap, dalam perspektif investasi. Mulai dari investor kelas teri hingga kelas VVIP pun datang menyambangi sosok Kasatpol PP.

Dalam hati kecil mereka bertanya. “Siapa Tb Luthfisyam? Apa tidak bisa dilobi?” Dengan karakternya itu, Luthfi mulai dikenal kalangan investor. Bukan lagi sosok mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, atau adik kandungnya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yanwar. Bukan pula sosok Plt. Bupati Bogor Nurhayanti ataupun Sekda Adang Suptandar yang dikenal investor.

Mereka kini hanya mengenal sosok Tb Luthfisyam. Sosok yang mirip dengan karakter film Bollywood, Inspektur Vijay. Pembela kebenaran. Pemberani. Karakter pemimpin tegas dan kuat, ditopang perawakannya yang tinggi berkumis tebal. Apa lagi yang kurang?

Ini duduk perkara kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor. Persoalannya bermula justru dari karakter Sang Inspektur Vijay sendiri. Berimbas pada figur-figur sekeliling Kasatpol PP, kategori orang ring satu. Tudingan bermain di belakang meja yang dilakukan orang ring satu Satpol PP, perlahan terbongkar. Tidak hanya sekali malahan berulangkali terjadi.

Perkara penyegelan belasan minimarket di kawasan Cibinong Raya. Koran ramai memberitakan dengan tagline keras dan tegas. Bongkar! Investor protes. Salah satu minimarket yang didanai investor telah berbekal IMB sebagai salah satu izin prinsip penggunaan bangunan. Namun tetap disegel! Lantas segel pun dibuka tapi protes ditindaklanjuti laporan ke Mapolres Bogor. Lalu segel minimarket lainnya pun dibuka, berdalih telah terjadi kesepakatan investor bersedia mengurus perizinan penggunaan bangunan ke dinas terkait.

Dugaan pelanggaran izin bangunan hotel di Kecamatan Citeureup. Segel dipasang. Koran ramai memberitakan. Persoalannya justru muncul setelah segel terpasang. Terjadi sejumlah pertemuan rahasia antara perwakilan Penegak Perda Pemkab Bogor dan investor. Kesepakatan terjalin yang kemudian diberitakan dengan kalimat “Kami telah mencapai musyawarah mufakat atas persoalan ini.” Segel pun dicopot kembali petugas Satpol PP.

Hotel Seruni yang belum lama ini sebagian kecil bangunannya diratakan dengan tanah oleh Satpol PP. Hingga muncul di pemberitaan. “Hotel Seruni milik mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin akhirnya dibongkar.” Meskipun belum pasti kebenaran kepemilikan hotel tersebut terkait dengan Rachmat Yasin. Namun pembongkaran itu jelas ditujukan untuk menegasikan peran Bupati Bogor Rachmat Yasin atas nama perda.

Penyegelan Restoran Ah Poong di Kecamatan Babakan Madang. Dua hari sebelumnya, sejumlah organisasi wartawan didorong oleh Kasatpol PP untuk berdialog dengan Sentul City selaku pemilik lahan kawasan restoran itu. Dalam acara itu, aneka dialog terbangun termasuk persoalan actual yang terjadi dan menimpa Sentul City. Keluhan-keluhan dan harapan dilontarkan kepada wartawan, lebih banyaknya perspektif mereka selaku investor.

Namun siapa sangka. Restoran Ah Poong pun disegel, tak lama setelah acara itu berlangsung. Wartawan pun kecewa dengan langkah yang ditempuh Satpol PP, sehingga memunculkan persepsi di kalangan wartawan. “Kami diperalat dan diremehkan!”

Sayangnya, Satpol PP justru membiarkan Pedagang Kaki Lima menguasai tepi jalan Tegar Beriman hingga 24 jam non stop. Jauh berbeda dengan kepemimpinan Dace Supriadi saat menjabat Kasatpol PP. Kini PKL jalan Tegar Beriman memunculkan konflik baru penguasaan lapak dagang di kalangan preman. Aksi kekerasan verbal dan adu mulut bukan hal yang aneh terjadi. Apakah oknum Satpol PP juga mendapat manfaat dari keberadaan PKL itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.

Lantas kemana Plt. Bupati Bogor Nurhayanti selaku eksekutif pemerintahan yang juga menjadi atasan langsung Kasat Pol PP? Apakah penyegelan dan penutupan berbagai tempat usaha itu telah mengantongi surat keputusan dari Plt. Bupati Bogor? Jika tidak memiliki izin bupati selaku kepala daerah, Satpol PP hanya akan makin memperburuk citra pemerintahan. Tak hanya itu, berbagai aksi penyegelan yang diduga hanya bagian dari permainan politik pencitraan Sang Inspektur Vijay, ini hanya akan menambah panjang daftar pejabat yang tersangkut kasus hukum.

Dengan sejumlah persoalan yang telah mengemuka ke public itu. Kini dibutuhkan figur baru kepemimpinan di Satpol PP dengan lingkungan pejabat yang pun tak ketinggalan untuk diperbarui. Sehingga dapat kembali menaikkan wibawa pemerintah Kabupaten Bogor di mata publik. Menciptakan kenyamanan berinvestasi, simbiosis mutualisme dengan masyarakat sekitar, dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor secara menyeluruh melalui peningkatan PAD.

Tak hanya itu, pejabat baru juga harus senantiasa bergerak di atas rel hukum yang benar dan tepat. Tindakan penyegelan harus terus dilakukan namun dengan tetap mengindahkan norma dan etika birokrasi yang ada. Berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk dengan kepala daerah dan elemen masyarakat yang dirugikan ataupun diuntungkan.

Kita hanya mau pejabat yang bersih, berani, berwibawa, taat hukum serta norma masyarakat untuk menjabat Kasatpol PP dan pejabat setingkat kepala bidang di Satpol PP. Bukan pejabat munafik yang hanya bermain pencitraan, namun mengorbankan nilai etika moral yang ada, mengabaikan norma hukum dam berambisi membangun hubungan dengan investor kakap yang sudah masuk dan ditarik pejabat sebelumnya. Kita butuh pemimpin antikorupsi, antikolusi dan antinepotisme dengan para pelanggar hukum. Kita mau pemimpin yang memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemimpin inilah yang akan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia.n