Polri Rancang Aturan Bisa Ikut Pemilu

Jakarta | Lensabogor.com

Polisi Republik Indonesia kini sedang merancang aturan hukum agar bisa ikut serta dalam ajang pemilihan umum. Rancangan itu meniru langkah yang telah dilakukan Presiden RI Jokowi, saat cuti dari Gubernur DKI untuk maju dalam Pilpres 2014 lalu. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Drs Moechgiyarto, di sela diskusi Komisi Indonesia Nasional di Kampus Indonesia Jantera School of Law di Puri Imperium Office Plaza, Kuningan, Rabu (19/11).

“Ada larangan anggota Polri kalau dia mencalonkan Bupati, Walikota, itu ada peraturan tersendiri dia harus berhenti dari polisi. Kalau kayak gini kan mengekang, membelenggu. Orang yang berpolitik jadi terbelenggu dong,” ujarnya kepada wartawan.

Guna memuluskan langkah polisi bisa berpolitik, saat ini Polri sedang melakukan kajian tentang produk-produk hukum yang sudah ada, agar tidak berbenturan dan tidak tumpang tindih. “Kita akan melihat produk hukum yang sudah ada. Kita sinkronisasi dan harmonisasikan. Itu nanti kita kaji,” tutur Moechgiyarto.

Larangan anggota Polri untuk berpolitik tertuang dalam PP No 2 tahun 2003. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis.

Rancangan Undang-Undang yang melarang anggota Polri berpolitik itu, kini telah masuk dalam program legislasi Polri tahun 2015. Menurut Moechgiyarto, jika anggota Polri itu kalah dalam pemilu masih dapat diterima bertugas di jajaran kepolisian. “Kalau masa kerja dia masih panjang, kenapa nggak seperti, mohon maaf Pak Jokowi dulu bisa lakukan itu. Kenapa kita nggak bisa lakukan. Kita akan coba memperbaiki itu,” tuturnya.

Dalam program legislasi Polri 2015, jajaran Polri akan memperketat aturan tentang pengawasan penyidikan. Namun saat ditanya lebih dalam, Moechgiyarto tak menjelaskan lebih detail pengetatan pengawasan penyidikan yang sedang dilakukan Polri. "Masalah penyelidikan dan penyidikan yang harus kita pertajam lagi, masalah peraturan Kapolri tentang pengawasan penyidikan. Kita akan perbaiki lagi menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan yang baru," kata.

Aturan yang akan diperbaiki ini disebut Moechgiyarto akan dilakukan di awal tahun mendatang. "Itu 2015 akan kita mulai. Kan Desember nanti terakhir kita selesaikan, nanti bulan Januari sudah running kita," tandasnya.n HS